Kantor Berita Internasional Ahlulbait -ABNA- Seorang aktivis kebudayaan Syiah Afghanistan menyatakan bahwa Taliban tengah menjalankan kebijakan yang sistematis dan bertahap untuk menyingkirkan kaum Syiah dari ruang publik di negara tersebut.

Ia menunjuk penutupan berbagai pusat keagamaan, pembatasan kegiatan sosial, serta penangkapan sejumlah tokoh Syiah karena mengkritik kebijakan Taliban sebagai bagian dari proses tersebut.

Menurutnya, kebijakan pembatasan itu juga disertai pernyataan sejumlah pejabat Taliban yang terkesan simpatik dan mendukung persatuan, tetapi dinilainya hanya menjadi cara untuk menutupi tindakan yang sebenarnya.

Penyingkiran Kaum Syiah secara Bertahap dari Ruang Publik

Aktivis kebudayaan tersebut, yang meminta agar identitasnya dirahasiakan demi alasan keamanan, menjelaskan kepada wartawan ABNA mengenai apa yang disebutnya sebagai kebijakan jangka panjang Taliban terhadap masyarakat Syiah Afghanistan.

“Taliban memenggal kepala kaum Syiah dengan kapas,” ujarnya.

Ungkapan tersebut digunakan untuk menggambarkan tindakan yang dilakukan secara perlahan, halus, dan tidak selalu terlihat sebagai kekerasan terbuka, tetapi pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian besar bagi pihak yang menjadi sasaran.

Menurutnya, Taliban tidak selalu menggunakan tindakan represif yang terang-terangan dan berisiko menimbulkan reaksi luas.

Sebaliknya, kelompok tersebut dinilainya berusaha melemahkan kedudukan kaum Syiah dalam masyarakat Afghanistan melalui penerapan pembatasan secara bertahap dan berulang, penutupan pusat-pusat keagamaan dan kebudayaan, serta pengurangan kesempatan mereka untuk menjalankan kegiatan sosial.

Ia menilai penutupan sejumlah pusat penting milik komunitas Syiah sebagai bagian dari kebijakan tersebut.

Menurutnya, untuk memahami pendekatan Taliban, setiap tindakan pembatasan tidak boleh dilihat secara terpisah tanpa mempertimbangkan keseluruhan perkembangan yang berlangsung.

Tekanan terhadap lembaga-lembaga Syiah, pembatasan kegiatan sosial dan kebudayaan, serta tindakan terhadap para pengkritik, apabila dilihat secara bersama-sama, menurut aktivis tersebut, menunjukkan adanya pendekatan yang lebih luas.

Pendekatan itu dinilainya bertujuan secara bertahap mendorong kaum Syiah ke posisi marginal dan mengurangi peran mereka dalam kehidupan publik Afghanistan.

Penangkapan Para Pengkritik dan Penutupan Pusat-Pusat Syiah

Aktivis tersebut mengatakan bahwa pembatasan terhadap komunitas Syiah tidak hanya mencakup penutupan atau pembatasan kegiatan pusat-pusat keagamaan dan kebudayaan.

Dalam beberapa waktu terakhir, menurutnya, sejumlah aktivis dan tokoh masyarakat Syiah juga telah ditangkap dan dipenjarakan karena menyampaikan kritik terhadap kebijakan Taliban.

Ia menjelaskan bahwa sebagian tokoh yang mengalami tindakan tersebut sebelumnya bahkan pernah bekerja sama dengan Taliban.

Menurutnya, penangkapan terhadap tokoh-tokoh semacam itu semakin mempersempit ruang bagi masyarakat Syiah untuk menjalankan aktivitas sipil dan menyampaikan pandangan kritis.

Aktivis tersebut memandang penangkapan para pengkritik, bersamaan dengan penutupan pusat-pusat Syiah, sebagai tanda meningkatnya tekanan terhadap kemampuan komunitas tersebut untuk mengorganisasi kehidupan sosial dan kegiatan kebudayaan mereka.

Pandangan Etnis dan Keagamaan Taliban dalam Struktur Kekuasaan

Aktivis kebudayaan tersebut juga mengkritik pandangan etnis dan keagamaan yang menurutnya mendominasi struktur pemikiran Taliban.

Ia mengatakan bahwa kerangka pemikiran Taliban secara etnis berlandaskan Pashtunwali, yakni nilai-nilai dan norma tradisional masyarakat Pashtun, sedangkan secara keagamaan bertumpu pada penafsiran Islam Sunni yang keras.

Menurut penilaiannya, dalam kerangka pemikiran seperti itu hampir tidak tersedia ruang bagi partisipasi nyata komunitas Syiah dalam struktur kekuasaan.

Ia berpendapat bahwa Taliban mengharapkan kaum Syiah menerima keberadaan mereka yang terbatas dan pasif di Afghanistan, tanpa mengajukan tuntutan untuk terlibat secara aktif dalam pemerintahan, pengambilan keputusan politik, sistem pendidikan, maupun proses pembangunan negara.

Aktivis tersebut menambahkan bahwa pendekatan ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai akibat dari keputusan sementara sejumlah pejabat Taliban.

Menurutnya, pandangan tersebut telah ada sejak Taliban kembali berkuasa di Afghanistan.

Ia menyatakan bahwa selama sekitar lima tahun terakhir tidak terlihat tanda-tanda jelas adanya perubahan mendasar dalam pendekatan Taliban terhadap komunitas Syiah.

Sebaliknya, dalam beberapa waktu terakhir, terutama setelah pemerintahan Taliban mencapai kondisi yang relatif stabil, pendekatan tersebut dinilainya semakin tampak dengan intensitas dan kecepatan yang lebih tinggi.

Ketika ditanya apakah marginalisasi dan penyingkiran kaum Syiah secara bertahap dapat dianggap sebagai kebijakan yang berlaku secara menyeluruh dalam pemerintahan Taliban, ia menjawab dengan tegas.

“Sepertinya pendekatan ini telah menjadi kebijakan yang pasti dan mengakar dalam pemerintahan mereka,” katanya.

Pernyataan Simpatik dan Kebijakan Taliban yang Dinilai Bertentangan

Aktivis tersebut juga menanggapi pernyataan sejumlah pejabat Taliban yang menyerukan persatuan dan solidaritas antaretnis serta antarmazhab di Afghanistan.

Menurutnya, pernyataan-pernyataan tersebut pada kenyataannya tidak berhasil mencegah diberlakukannya berbagai pembatasan terhadap kaum Syiah.

Ia menilai bahwa seruan persatuan itu hanya berhenti pada tingkat ucapan.

Menurutnya, setiap kali Kementerian Kehakiman pemerintahan Taliban memutuskan untuk menutup atau membatasi kegiatan sebuah lembaga Syiah, pejabat Taliban lainnya tidak mengambil sikap tegas untuk mencegah keputusan tersebut.

Ia berpendapat bahwa keadaan ini memperlihatkan adanya kesesuaian antara kebijakan umum pemerintahan Taliban dan tindakan Menteri Kehakiman.

Aktivis tersebut menggambarkan keadaan ini sebagai pembagian peran antara “polisi baik” dan “polisi jahat” di antara para pejabat Taliban.

Menurutnya, sebagian pejabat menyampaikan pernyataan yang menenangkan, bahkan berbagai janji kepada masyarakat Syiah, untuk mencegah munculnya gelombang protes besar dari komunitas yang berjumlah jutaan orang tersebut.

Sementara itu, pejabat lain, seperti Maulawi Abdul Hakim Shara'i, Menteri Kehakiman pemerintahan Taliban, dinilainya menjalankan pendekatan yang lebih keras dalam membatasi kegiatan lembaga-lembaga Syiah.

Ia mengatakan bahwa pernyataan-pernyataan yang menunjukkan simpati kepada kaum Syiah tidak dapat dijadikan satu-satunya ukuran untuk menilai kebijakan Taliban.

Sebaliknya, penilaian terhadap sikap pemerintahan Taliban harus didasarkan pula pada keputusan dan tindakan nyata lembaga-lembaga pemerintahannya.

Menilai Kebijakan Taliban melalui Tindakan Nyata

Menurut aktivis tersebut, pernyataan resmi pemerintah mengenai persatuan dan solidaritas antarkelompok agama tidak cukup untuk menggambarkan keadaan sebenarnya yang dihadapi komunitas Syiah Afghanistan.

Ia menekankan pentingnya memperhatikan keputusan pemerintah, pelaksanaan kebijakan, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.

Penutupan pusat-pusat keagamaan, pembatasan kegiatan kebudayaan dan sosial, serta penangkapan para pengkritik, menurutnya, perlu dilihat sebagai rangkaian perkembangan yang saling berkaitan.

Dengan memperhatikan keseluruhan tindakan tersebut, ia menilai bahwa situasi yang dihadapi komunitas Syiah Afghanistan dapat dipahami secara lebih jelas daripada hanya berpegang pada pernyataan resmi para pejabat Taliban mengenai persatuan dan hidup berdampingan.